|
Oleh Iman Cahyadi & Alamsyah M. Dja'far Sempat distop dua kali lantaran tak berizin dan tak berplang nama, kegiatan pemeliharaan gedung Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan kembali jalan. Kepala Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu menampik jika kegiatan lelang ini dilimpahkan ke instansinya.  Sebuah kabar tak menyenangkan yang sampai ke telinganya pada Senin (31/8) membuat Asbel Bellik sedikit naik pitam. Kepala Puskesmas Pulau Seribu Selatan ini memerintahkan para pekerja yang mengecat gedung puskesmas berlantai dua itu dihentikan. Pesan ini disampaikannya via telpon ke salah satu stafnya. “Saya suruh berhenti, tanpa izin itu (kegiatan pengecetan Puskesmas –red),” katanya ketika dikonfirmasi puloseribu.com Kamis (3/9). Ketika ditanya siapa yang melakukan pekerjaan itu, Asbel juga mengaku tak tahu menahu. “Tanya saja sama yang ngecat dapat izin dari siapa mereka?” katanya. Bahkan ia sempat berseloroh mungkin orang yang mengecat itu sedang mau beramal di bulan puasa ini sambil tertawa.
Dalam pemantauan puloseribu.com ke lokasi Senin (31/08), beberapa pekerja memang tengah bekerja. Seorang tampak sibuk mengecat gedung yang menghadap laut di bagain selatan pulau itu. Seorang lagi, membuat steiger dari bambu. Salah seorang dari mereka menjelaskan jika pekerjaan pengecatan ini sudah berjalan dua hari sejak Minggu (30/8). Tapi, tak tampak plang papan pengumuman pekerjaan yang mencantumkaan nama perusahaan dan waktu pekerjaan seperti lazimnya projek-projek pemeliharaan dan pembangunan di lingkungan pemerintahan. Si pekerja itu juga sempat menyebut bahwa pekerjaan ini milik Saiful, salah seorang rekanan dari Jakarta yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Puskesmas Pulau Seribu Selatan. Ketika dikonfirmasi, Saiful menolak jika pekerjaan itu miliknya. Kepada puloseribu.com yang menghubunginya Kamis siang (4/9), ia mengatakan jika pihaknya tidak mengerjakan projek-projek pemeliharaan. Pihaknya lebih banyak menjalankan kegiatan penyediaan barang/jasa di bidang makanan dan gizi. Puloseribu.com juga sempat menghubungi Bustamil, orang yang disebut-sebut sebagai koordinator pekerja di lapangan. Ia sendiri menampik jika pekerjaan pengecatan telah distop pimpinan puskesmas sebagai pengguna anggaran. “Tidak stop. Kita sedang belanja material,” katanya Jumat (4/09). Sejauh ini, kata lelaki kelahiran Pulau Tidung itu, projek tak ada masalah. Dari data yang dimiliki puloseribu.com, kegiatan pengecatan itu merupakan kegiatan Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan yang didanai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI tahun 2009. Nama kegiatannya, Belanja Pemeliharaan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 138 juta. Menurut SKPD BLUD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-Badan Layanan Umum Daerah) Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, dana itu dipecah menjadi dua kegiatan: pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran Rp 90 juta dan pemeliharaan rumah dinas sebanyak Rp 48 juta. Dengan alokasi anggaran di atas Rp. 50 juta dan di bawah Rp. 100 juta, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan semacam ini wajib dilakukan dengan metode pemilihan langsung. Ini model pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Menurut keterangan Asbel, proses lelang kegiatan ini sudah dilakukan dilakukan dua- tiga bulan lalu. “Persisnya saya lupa,” katanya. Tapi lelang ini tak dilakukan di Puskesmas di Pulau Tidung. “Itu dilimpahkan ke pihak Sudin (Suku Dinas kesehatan Kepulauan Seribu –red),” katanya. Kebijakan itu diambil lantaran ada kebijakan Kabupaten, Sudin, dan Provinsi di mana panitia pengadaan barang/jasa mesti bersertifikasi seperti amanat Kepres. Hal senada juga dilontarkan Sidartawan staf puskesmas yang sebelumnya pernah menjabat sebagai panitia pengadaan.”Sudah diserahkan ke Sudin. kita ndak ikut-ikutan lagi,” katanya via telpon Kamis sore (03/09). Bustamil juga menyebut demikian. Semua proses lelang dilakukan di Sudin. Anehnya alasan itu ditampik Safarudin Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu. Pihaknya hanya mengirim dua stafnya di Sudin untuk menjadi panitia pengadaan karena memang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan. “Bukan (dilimpahkan –red). Ketua dan anggota Panitia lelang kan harus punya sertifikat. Nah, panitia itu ada dua orang Sudin, satu dari puskes,” katanya awal September ini. Dia juga membantah bahwa lelang itu menjadi kewenangan Sudin. Lelang dan pelaksanaannya, kata Safarudin, tetap ada di Puskesmas, sebab anggarannya berasal dari anggaran Puksesmas bukan Sudin. Puloseribu.com sebetulnya sempat menghubungi Jufri, salah seorang panitia pengadaan dari pihak Puskesmas untuk mengkonfirmasi masalah ini. Sayang ia tak bersedia berkomentar karena masih dalam perawatan. “Saya sedang sakit,” katanya Jumat pagi (4/9). Puloseribu.com lalu berusaha menghubungi Sukarna yang disebut-sebut sebagai Ketua Panitia pengadaan. Kepada Iman Cahyadi, Selasa (15/9) ia memberi penjelasan. “Saya bukan Ketua Panitia Lelang Puskesmas, Tapi Ketua Lelang Sudin (kesehatan –red),” katanya. Sebab, kata Sukarna, yang mengangkatnya adalah Kepala Sudin, bukan Pimpinan Pukses. Total panitia pengadaan yang diketuainya itu sebanyak tiga orang, termasuk dirinya. Dua orang sebagai anggota, salah satunya adalah Jufri yang juga staf Pusksesmas Kepulauan Seribu Selatan. Ia memang membenarkan jika pihaknya telah dilimpahkan kegiatan puskesmas dan sudah melakukan lelang kegiatan pemeliharaan gedung pusksesmas. “Lelangnya dilakukan sekitar sebulan lalu. Ada empat perusahaan yang mendaftar,” katanya. Saat ditanya apa saja nama perusahaan itu, ia mengaku lupa. Soal pernyataan Safarudin yang seolah tak tahu menahu soal lelang pukses yang dilakukan anak buahnya, Sukarna mengatakan jika yang bersangkutan memang belum dikonfirmasi. “Nanti saya akan konfirmasi ke Pak Safarudin,” katanya. ***  Setelah sempat distop karena bermasalah, surat kontrak pengerjaan kegiatan pemeliharaan tersebut akhirnya diteken Asbel Senin (7/09). Lelang, menurut keterangan Asbel dimenangkan PT. Adi Makmur. Keesokan harinya kegiatan kembali dilakukan. Tapi kembali distop karena pekerjaan itu tak dilengkapi plang papan pengumuman. “Saya stop lagi. Karena mereka tak menggunakan papan pengumuman,” kata Asbel lagi.
Pada Kamis (10/09) papan pengumuman sudah tersedia di lokasi dan pekerjaan dimulai kembali. Di plang itu tercatat PT Adi Makmur. Sayangnya tak mencantumkan nomor telpon yang bisa dihubungi. Hingga berita ini diturunkan puloseribu.com belum berhasil menghubungi pihak PT. Adi Makmur. Selain nama rekanan, plang nama juga berisi kode rekening anggaran yang menjadi sumber pembiayaan pemeliharaan: 5.2.2.20.26.003. Di SKPD kode rekening tersebut sebetulnya bukan kode rekening pemeliharaan gedung kantor, tapi pemeliharaan rumah dinas []
|
